Buku monograf ini mengkaji kebijakan affirmative action mengenai pembentukan partai politik lokal di Aceh, sebagai hasil perundingan perdamaian antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka sebagaimana dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki yang merupakan kesepakatan resmi antara Pemerintah RI dengan GAM untuk menyelesaikan konflik bersenjata secara damai pada tahun 2015.

Kehadiran partai politik lokal di Indonesia telah mempengaruhi perkembangan sistem partai politik di Indonesia, sehingga terdapat dua kategori partai politik yaitu partai (nasional) dan partai politik lokal. Partai politik lokal akan menjadi institusi yang efektif menyerap aspirasi-aspirasi masyarakat daerah secara lebih tepat mengingat keberagaman kepentingan rakyat Indonesia. Dengan adanya partai politik loka maka kepentingan-kepentingan masyarakat daerah tidak perlu dibicarakan dan diselesaikan di tingkat nasional, melainkan cukup di daerah.