Press Release – Kabupaten Buleleng Bali melangkah secara cepat untuk melaksanakan program Kota/Kabupaten Cerdas atau Smart City. Tentu dalam pelaksanaannya membutuhkan komitmen dari seluruh pihak. Setelah bimbingan teknis tahap III berakhir, dengan agenda masterplan Smart City untuk Kabupaten Buleleng, maka kepercayaan yang diberikan Kemenkominfo Republik Indonesia bersama 50 provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia telah selesai dilaksanakan dengan baik.

Sebagai pendamping dan tenaga ahli dari Kemenkominfo Republik Indonesia, Prof. Dr. Dyah Mutiarin, M.Si menjelaskan bahwa enam dimensi Smart City harus dikelola dengan baik, disinkronkan, dan dikordinasikan agar dapat diterapkan sesuai dengan RPD Kabupaten Buleleng saat ini. Selain itu, Prof. Arin juga memuji hasil diskusi yang diadakan antara Pj. Bupati Buleleng, Dewan Smart City, dan 6 Tim Dimensi, yang telah menghasilkan visi Buleleng Smart City Menuju Kerta Raharja. Visi ini didasarkan pada Tri Hita Karana, yang kemudian menjadi 6 misi Smart City dan 6 Quick Win.

“Quick Win ini sebagai lompatan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam identifikasi dan akselerasi program-program dalam Smart City. Tahun 2024, diharapkan Quick Win yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan, diikuti dengan peta atau masterplan Smart City dalam 5 tahun kedepan dan dalam jangka panjang 10 tahun yang akan datang.” Jelas Prof. Arin pada pembukaan Bimtek tahap IV di Banyualit Spa’n Resort, Rabu (4/10/2023).

Menurut Ketut Lihadnyana, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, telah memulai inisiatif untuk menerapkan konsep kota dan kabupaten cerdas. Tentu saja, semua pihak harus berkomitmen untuk menjalankan ini.Bimbingan teknis (bimtek) telah diberikan kepada karyawan yang akan terlibat dalam pelaksanaan kota atau kabupaten cerdas. Untuk mencapai penguatan ini, semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat harus berkomitmen untuk melakukannya, bukan hanya pemerintah.Jadi, dukungan dari semua pihak sangat penting. Ada hubungannya dengan industri bisnis. Menurutnya, Buleleng sekarang masuk ke era digital.

Digitalisasi pelayanan publik meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Pelayanan publik dapat diakses dengan cepat, dan prosesnya dapat dilacak. Masyarakat sudah dapat mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan. Bukti pelayanan sangat jelas karena ada bukti digital yang ada. “Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat. Ini dalam konteks pelayanan publik. Jika konteks ekonomi bagaimana digitalisasi bisa menaikkan kelas UMKM. Misalnya, menggunakan digital untuk memperluas pemasaran.” Jelas Lihadnyana.

Lihadnyana menyatakan bahwa Pemkab Buleleng secara konsisten mendukung digitalisasi, bahkan dalam hal anggaran. Saat ini, Pusat Komando Buleleng (BCC) sedang dibangun. Ini juga merupakan dukungan karena investasi besar dalam teknologi. Karena investasi ini telah menerapkan digitalisasi, dampaknya adalah efisiensi. “Investasi digital besar awalnya. Akan tetapi, dalam hal pelayanan publik nantinya aka nada efisien.” ungkapnya.